Jumat, 18 Agustus 2023 – 17:12 WIB
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bakal memberikan subsidi tarif, guna mendukung penyelenggaraan operasional LRT Jabodebek.
Baca Juga :
Jokowi Tegaskan Subsidi Kendaraan Listrik RI Harus Lebih Besar dibanding Negara Kompetitor
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal mengatakan, subsidi tarif bagi LRT Jabodebek itu ditetapkan berdasarkan formulasi hitungan, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek yang telah ditetapkan pada 8 Juni 2023.
“(Formulasinya yakni dengan) menghitung biaya pokok, ditambah keuntungan, dibagi dari jumlah penumpang per kilometernya. Biaya pokoknya ini sering kita sebut dengan biaya operasi Kereta Api (BOK),” kata Risal di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023.
Baca Juga :
Anggarkan Subsidi Energi 2024 Rp 329 T, Sri Mulyani Harap PLN dan Pertamina Lakukan Ini
LRT Jabodebek, Ujicoba Terbatas
Dia menambahkan, dalam Biaya Operasi Kereta Api itu, di dalamnya sudah termasuk sejumlah komponen perhitungan lain yang terkait dengan operasional LRT Jabodebek tersebut. “Di situ ada overheat, penggantian suku cadang, biaya perawatan, semuanya ada di situ, dan keuntungan yang biasanya cuman diambil sebesar 10 persen,” ujarnya.
Baca Juga :
KAI Ungkap Pegawai yang Jadi Tersangka Teroris Jabat Juru Langsir Stasiun Jakarta Kota
Besaran tarif bersubsidi LRT Jabodebek telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 tahun 2023, tentang Tarif Angkutan Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik yang ditetapkan pada 14 Juli 2023.
“Dalam peraturan tersebut, dijelaskan mengenai besaran tarif LRT Jabodebek, yakni Rp 5.000 untuk 1 km pertama, dan selanjutnya Rp 700 untuk setiap kilometer (km) selanjutnya,” kata Risal.
Halaman Selanjutnya
Selain itu, dalam rangka memperkenalkan moda transportasi LRT Jabodebek kepada masyarakat, sekaligus memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan RI, pemerintah pun berencana untuk memberikan tarif promo. Namun, Risal menegaskan bahwa tarif promo ini masih dalam tahap perumusan konsep, baik besaran dan waktu pelaksanaannya, serta perumusan regulasi yang menjadi dasar hukum pemberlakuan promo ini.
Quoted From Many Source