Intip Sederet Sanksi Buat Perusahaan yang Tak Bayar hingga Mencicil THR

Selasa, 19 Maret 2024 – 00:04 WIB

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewanti-wanti pengusaha hingga perusahaan, untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh kepada pekerja. Sebab, jika THR tidak dibayarkan maka sederet sanksi akan dikenakan ke pengusaha. 

Baca Juga :

Pemkot Malang Siapkan THR Rp29 Miliar untuk Para ASN

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, jika perusahaan tidak membayar atau mencicil THR maka akan terkena sanksi mulai dari teguran tertulis hingga penutupan kegiatan usaha.

“Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau sebagian alat produksi, hingga penutupan kegiatan usaha,” kata Indah dalam konferensi pers Senin, 18 Maret 2023.

Baca Juga :

Penuhi Kebutuhan Ramadhan-Lebaran, Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai Rp 31,3 Triliun

Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri

Sementara itu, Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang menegaskan, jika ada perusahaan yang telat membayar atau mencicil THR maka akan terkena denda sebesar 5 persen dari total THR Keagamaan yang harus dibayarkan. 

Baca Juga :

Pemprov DKI Buka Posko Pengaduan Terkait THR, Dimana Saja?

“Ketika itu terlambat dibayar maka dendanya 5 persen dari total THR, baik itu secara individu ataupun hitungnya per berapa jumlah pekerja yang tidak dibayar,” kata Haiyani. 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta kepada para pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh kepada pekerja/buruh alias tidak boleh dicicil. THR ini pun wajib dibayarkan H-7 sebelum Lebaran Idul Fitri.

“THR Keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR Keagamaan ini harus dibayar penuh tidak boleh dicicil,” kata Ida dalam konferensi pers Senin, 18 Maret 2023.

Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6/2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

“Saya minta kepada semua perusahaan agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan regulasi ini dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Halaman Selanjutnya

“THR Keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR Keagamaan ini harus dibayar penuh tidak boleh dicicil,” kata Ida dalam konferensi pers Senin, 18 Maret 2023.

Halaman Selanjutnya



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *