Dana APBN 2024 untuk IKN Terserap Rp 2,3 Triliun dari Alokasi Rp 39,3 Triliun

Senin, 25 Maret 2024 – 13:46 WIB

Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara 2024 sudah mencapai Rp 2,3 triliun. Jumlah itu sekitar 5,8 persen dari total alokasi tahun ini yang sebesar Rp 39,3 triliun. 

Baca Juga :

THR ASN, TNI/Polri hingga Pensiunan Cair! Sri Mulyani Sudah Salurkan Rp 13,4 Triliun

“Dari Rp 39,3 triliun tahun ini realisasinya Rp 2,3 triliun atau baru 5,8 persen,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin, 25 Maret 2025. 

Ia melanjutkan, pemerintah melalui APBN sejak 2022 hingga 2024 mengalokasikan Rp 71,8 triliun untuk pembangunan IKN. Dalam hal ini terdiri dari realisasi 2022 Rp 5,5 triliun, 2023 sebesar Rp 27 triliun, dan 2024 yang sebesar 39,3 triliun.

Baca Juga :

Sri Mulyani Umumkan APBN Surplus Rp 22,8 Triliun hingga 15 Maret 2024

Konsep Bangun Hutan Hujan Tropis di IKN

Photo :

  • Jhovanda (Kalimantan Timur)

Dia menjelaskan, dari total alokasi itu digunakan untuk klaster infrastruktur dan non infrastruktur. Bila dirinci, untuk realisasi klaster infrastruktur hingga saat ini sebesar 0,4 triliun dari pagu Rp 36,4 triliun. 

Baca Juga :

Siap Investasi di IKN, Pengusaha Malaysia Bakal Bangun Sektor Hunian dan Pendidikan

“Pagu Rp 36,4 triliun itu terutama PUPR pembangunan kawasan Istana Negara, Kemenko dan berbagai gedung-gedung di bangun, dan pembangunan tower untuk ASN, dan rumah tapak untuk menteri, Jalan tol IKN, jembatan, bandara VVIP, penataan penyempurnaan, bendungan, pengendalian banjir,” jelasnya.

Sedangkan, untuk klaster non infrastruktur non IKN sudah terealisasi sebesar Rp 1,9 triliun dari pagu Rp 2,9 triliun. Hal itu diantaranya untuk perencanaan, promosi, hingga operasional OIKN,

Baca Juga  European Super League Wins Lawsuit Against UEFA and FIFA

“Rp 1,9 triliun adalah klatser untuk non infrastruktur ini berbagai macam anggaran untuk perencanaan, koordinasi, laporan, pantauan, evaluasi dan operasional dari Otoritas IKN yang sudah dibentuk,” imbuhnya.

Halaman Selanjutnya

“Rp 1,9 triliun adalah klatser untuk non infrastruktur ini berbagai macam anggaran untuk perencanaan, koordinasi, laporan, pantauan, evaluasi dan operasional dari Otoritas IKN yang sudah dibentuk,” imbuhnya.

Halaman Selanjutnya



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *